Sejumlah Alumni Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Jakarta mengadu ke Komisi III DPR, terkait lambannya aparat kepolisian menindaklanjuti laporan mereka. Kasus bermula pihak universitas ternyata lalai memperpanjang surat akreditasi jurusan mereka sehingga berdampak pada ijazah sarjana yang diterima saat wisuda.

"Pada saat mendaftar pihak universitas menerangkan Fakultas Hukum sudah terakreditasi A setelah di wisuda keterangan akreditasi ini tidak muncul di ijazah, sehingga mereka kesulitan melamar pekerjaan karena kandas di masalah administrasi. Kita sudah lapor ke Polda Metro Jaya tapi setelah 9 bulan belum jelas tindak lanjutnya," kata Nasib Maringan Silaban dari LBH Street Lawyer yang mendampingi alumni saat RDPU di Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/13).

Upaya untuk berkomunikasi dengan pihak rektor sudah dilakukan tetapi sejauh ini belum ada tanggapan berarti, bahkan alumni yang melakukan protes dicekal untuk memasuki area kampus. "Kita sudah 19 kali berusaha bertemu rektor tapi selalu gagal yang bicara hanya kuasa hukumnya," ungkap juru bicara alumni Mustari.

Anggota Komisi III Ahmad Yani yang pernah menjadi dosen di Unas mengaku prihatin terhadap kasus ini. Ia mengusulkan agar meminta penjelasan Polda Metro Jaya terkait lambannya penyelesaian masalah. "Tidak salah kasus ini kita konfirmasi ke Polda Metro, kalau ada unsur penipuan tentu harus ditindak," tekannya.

Sementara itu pimpinan sidang, Al Muzammil Yusuf mengingatkan agar para alumni juga mengadukan persoalan ini ke Komisi X yang membidangi masalah pendidikan. "Kita akan tindak lanjuti laporan ini ke pihak kepolisian serta membantu berkirim surat ke Komisi X agar ikut memberi perhatian pada kasus ini," pungkas Muzammil. (iky)/foto:wahyu/parle/iw.